POLRES BANYUASIN - Ratusan personel Polres Banyuasin dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang menyerukan Pj Bupati Banyuasin diganti. Unjuk rasa yang dilakukan
Masyarakat yang tergabung dalam Corporation Anti Corruption Agency (CACA-SUMSEL) dan DPW Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (MSK-I) serta Gerakan Pemuda Masyarakat Banyuasin geruduk Kantor DPRD Banyuasin, Kamis (2/10).
Massa GP-MBM tersebut dalam tuntutannya meminta DPRD Banyuasin agar Pj Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam di copot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu memimpin Banyuasin.
Terkait dengan aksi ini, Polres Banyuasin menerjunkan ratusan Personil untuk melakukan pengamanan. Bahkan pengamanan ini dilakukan secara ketat mengantisipasi adanya massa yang melakukan perbuatan anarkis.
Kapolres Banyuasin AKBP Ferly Rosa Putra SIK melalui Kabag Ops Polres Banyuasin AKP M Indra Parameswara SIK menyampaikan, ratusan masa tersebut berunjuk rasa mendesak kepada DPRD Kabupaten Banyuasin untuk merekomendasikan ke kementerian dalam negeri melalui Gubernur Sumatera Selatan, Pj Bupati Banyuasin agar segera diganti.
Dalam aksi tersebut pihak Polres Banyuasin mengerahkan 251 personel yang terdiri dari personel dari Polres dan Polwan maupun Polsek. “Personel ini kami siapkan untuk antisipasi unjuk rasa dari aliansi Gempur yang tiba pukul 09.00 WIB di halaman kantor DPRD Banyuasin," kata Kabag Ops.
Sementara itu, Koordinator aksi Reza Fahlevie mengatakan, point penting tuntutan yang diajukan, yaitu Pj Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam harus diganti/dicopot karena tidak mampu memimpin Banyuasin.
“Hal itu dikarenakan Pj Bupati Banyuasin terlalu jauh melibatkan adik kandungnya (AF) dalam mengatur pemerintahan, serta ikut campur dengan memberikan pengarahan, menyimpulkan dalam setiap rapat rapat dengan OPD,” ungkapnya
“Adik kandung Pj Bupati Banyuasin selalu mengatakan bahwa dia adalah Pj Bupati Swasta, bisa mengatur dan memutuskan segala persoalan di Kabupaten Banyuasin, sementara kapasitasnya tidak ada sama sekali dalam struktur pemerintahan,” jelas dia lagi.
Dia menambahkan bahwa Pj Bupati Banyuasin mencoba merubah struktur APBD-P T.A. 2023 dan APBD Induk T.A. 2024 yang bertujuan untuk menguntungkan kepentingan Pribadi.
( Alam / Admin )