Mengingat dan Menimbang Dengan Adanya UU NO 6 TAHUN 2014.TENTANG DESA. Pasal 26 ayat (1) uu 6/2014 Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
Salah satu dari Perwakilan BPD Desa ( F) Keluhkan Dan Mengatakan "Penyaluran Tahap Dua ADD & DD di bulan Agustus dan Seharusnya Diperuntukan Untuk Pembayaran Honor Perangkat Desa Terhitung Dari Bulan Mei hingga Agustus 2023 , Kami Belum Menerima Honorium Kami dan Hingga sekarang Belum ada Kejelasan Yang Fositip.Sehingga Kami selaku perwakilan secara Langsung Melapor Adanya Hal Tersebut Di Polres Lebong. Rabu, 15/11/2023 Jelasnya pada Media sa'at di compirmasi.
Dan Ini Merupakan Pengaduan Pihak Kami yang Kedua, yang Pertama masih Dalam Penyelidikan, Dan tentunya masih Dalam Proses, dan Laporan Hari ini adaalah Laporan Tentang Adanya Dugaan Penyimpangan Dana Honurium Perangkat Desa Dan Honorium Lainnya. Dan Di dalam Hal ini kami sudah Mengumpul Beberapa Data yang di anggap Perlu Dalam Melapor ke Pihak Penegak Hukum
Perangkat Desa, Anggota BPD, KADER POSYANDU, Satgas Desa, Linmas Desa, kader KPM, satgas PPA Terhitung dari Bulan Mei sampai Bulan Agustus Belum Terima Honor.Inilah Anggota kami dan memang dari Bulan mei hingga agustus 2023 hak kami belum Kami Terima sedangkan Kami sa'at ini sangat Membutuhkan Uang itu di sa'at Musim EL NINO sekarang ini ungkapnya lagi.
Kami Berharap Dengan adanya Permaslahan Ini jelas Pjs Kepala Desa( Ds) Telah Menyalahi Kewenangan Tugas sebagai Aparatur Pemerintah, semoga Pihak pihak Terutama Pemerintah Daerah dapat Memberi Teguran pada Oknum Kepala Desa tersebut. Dan Dari Pihak APH , agar Dapat Membantu Dan menangani Permasalahan ni sesuai Jalur Hukum Negara yang Ada. Lanjutnya lagi
Dengan adanya Hasil Compirmasi, Awak Media hingga sa'at ini Kepala Desa Tidak Menjawab dan Tak dapat di compirmasi melalui Wafshapp, sampai Berita ini di Terbitkan.
(Munawar.kh/Admin)
