Pekanbaru, - Organisasi Kewartawanan Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) yang resmi dan sudah berbadan hukum sesuai SK Kemenkumham RI nomer AHU-0010136.AH.01.07.Tahun 2022 yang berkedudukan di Jakarta.
Dimana saat ini PWDPI telah berkembang di 25 Provinsi dengan 700 anggota, salah satunya di Provinsi Riau, yang diketuai oleh Fifit Lidya, S.Kep.
Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Riau yaitu, Fifit Lidya S.Kep(Ketua), Putra Rezeky, S.PdI(Sekjen), ST Sugi Pramono( ketua Investigasi), Aldi Saputra (Kepala Humas, Farhan (Humas) melakukan Audiensi kepada Komisi VI DPRD Riau.(27/11/2023).
Ketua PWDPI Riau melalui Sekjen Putra Rezeky dalam Audiensi yang di terima baik oleh Sekretaris Komisi IV Sugeng Pranoto menyampaikan bahwa sebagai organisasi Kewartawanan seyogianya melakukan audiensi, silaturrahmi kepada pihak-pihak dalam ruang lingkup organisasi, baik kepada Pemerintah,seluruh Instansi, dan Lembaga salah satunya DPRD Riau.
Disampaikan Putra, saat ini PWDPI Provinsi Riau sudah berkembang di enam kabupaten/kota dengan total keanggotaan sekitar 150 orang yang merupakan wartawan dari berbagai Media cetak, elektronik dan media online.
Tentunya PWDPI berharap dukungan dan sinergitas dari Komisi IV DPRD Riau.
"Sebelumnya kami memperkenalkan organisasi kami yaitu PWDPI yang saat ini sudah berkembang di enam kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan 150 anggota yg berprofesi sebagai wartawan.
Kami berharap dukungan dan sinergitas dari DPRD Riau mulai dari kegiatan sehari-hari DPRD sebagai wakil rakyat dan kami sebagai publik kontrol informasi masyarakat, "ucap Putra.
Anggota DPRD Riau Sugeng Pranoto selalu sekretaris Komisi IV mengatakan, dengan senang hati menyambut baik atas kehadiran PWDPI di Provinsi Riau, karna anggota PWDPI merupakan wartawan maka kami mempersilahkan untuk menjalin komunikasi untuk pemberitaan kepada Komisi IV DPRD Riau yang membidangi bidang PUPR, ESDM, Perhubungan, BNPB.
"Dengan senang hati kami sambut keberadaan PWDPI di Riau, silahkan menyampaikan kepada kami hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat terutama komisi IV yang membidangi Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertambangan dan Energi dan lingkungan hidup,"ujar Sugeng.
Putra Rezeky/admin
