Dengan awak media metro news tv mewakili masyarakat desa penyangga ketua forum masyarakat pejuang Bengkulu Utara bapak jonaidi menyatakan pernyataan sikap terkait belum adanya titik terang persoalan dan konflik antar masyarakat desa penyangga perkebunan PT. PDU.
"Kami dari forum masyarakat pejuang Bengkulu utara tidak mengakui data fisik dan data yuridis yang dirancang oleh oknum oknum bpn Bengkulu utara tersebut serta tidak mengakui dokumen permohonan pembaharuan hgu yang diajukkan oleh pihak PT. PDU dikarenakan dokumen tersebut didapatkan dengan cara yang tidak baik serta merugikan pihak masyarakat." Ujarnya
"Pihak PT. PDU juga merekayasa adanya plasma untuk masyarakat demi untuk meloloskan pembaharuan HGU.
Pihak PT. PDU diduga telah bersekongkol dengan oknum-oknum kades desa penyangga demi mendapat persyaratan pengajuan pembaharuan HGU Dengan cara minta tanda tangan kades dan masyarakat pro kades dengan iming-iming tanah oknum kades dan masyarakat yang di maksud akan dikeluarkan dari objek permohonan pembaharuan HGU PT. PDU" Pungkasnya
"Kami dari forum masyarakat pejuang Bengkulu utara meminta kepada bapak presiden jokowidodo untuk memproritaskan atas kasus mapia tanah yang ada diprovinsi Bengkulu dalam hal ini kami tidak dapat lagi mempercayai oknum- oknum pemerintah terkait diwilayah provinsi Bengkulu untuk mengatasi permasalahan ini." Terangnya
"Selama berdirinya PT PDU tidak ada dampak positifnya terhadap masyarakat. Bahkan hanya meresahkan masyarakat saja, dan PT PDU harus hengkang dari Bengkulu utara.
Tanah yang kuasai masyarakat forum saat ini adalah tanah masyarakat yang dikuasai secara individu dalam sistem turun temurun" Tutupnya.
(Metri)
