Pengumuman tentang rekruitmen Komisaris dan Direktur umum untuk PT AU tentunya sedang dalam upaya menyelesaikan persoalan yang ada.
Kemarin kami Panggil di Komisi C semuanya, termasuk dari Inspektorat, asisten kabag hukum, kabag perekonomian dan asistennya beserta orang yang dipercaya dari PT AU, hal tersebut disampaikan Noor Rosyadi Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi PKB usai Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang dalam rangka penyampaian Raperda Propemperda tahap II Kabupaten Pemalang tahun 2023. Kamis, (2/11/2023).
Noor Rosyadi kembali menegaskan, sekali lagi saya sampaikan, persoalan PT AU belum selesai dan masih morat-marit, dan hal ini butuh waktu untuk diselesaikan.
Dari data yang kami Terima angka kerugiannya kalau di akumulasi komulatifnya puluhan miliar.
Terhitung modal yang diberikan untuk PT AU sebesar 26 miliar, nilai aset tinggal 11 miliar, dan pada tahun 2021 rugi 1,5 miliar, tahun 2022 rugi 2 miliar, tahun 2023 ruginya semakin banyak, ujar Noor Rosyadi.
Nilai kerugi pertama itu disebut 7 miliar, sekarang jadi puluhan miliar, kemudian berikutnya PT AU masih utang 12 miliar (antara lain ke bos beras dan yang lainnya).
Butuh Waktu untuk penyelesaian, kemudian aset dari semua milik perusahaan dan kegiatannya Ya tidak produktif, bengkel diberikan dengan alat yang mewah-mewah harga ratusan juta malah enggak laku.
Belum lagi alat pembuat pengecoran juga mewah, juga tidak produksi, sehingga menurut saya permasalahan PT AU itu luar biasa, di sisi lain orang yang paling bertanggung jawab di PT AU sudah diberhentikan sehingga, terang Noor Rosyadi.
Dari semua persoalan itu, memang harus ada sebuah pilihan, apakah Pemkab memilih Komisaris dan Direktur untuk menyelesaikan menyelesaikan persoalannya, atau Pemkab menyelesaikan persoalan PT AU baru mencari Komisaris dan Direktur. Saya berpikir Positif saja dalam hal ini, mudah-mudahan keputusan ini adalah pilihan pilihan dari Eksekutif yang baik.
Kembali kita lihat data hutang PT AU yang sebesar 12 miliar, dan nilai asetnya tinggal 11, ini kan artinya nilai Nol/habis.
Belum lagi di sisi lain ketika harus menghitung pembayaran gaji bulanan 116 juta di PT AU, padahal mencari untung 10 juta saja berat, malah harus menggaji ratusan juta.
Hal ini perlu dipahami, apakah kemudian Komisaris dan Dirut juga akan langsung digaji dengan nominal 40 juta, kalau tidak senilai itu maka Perda tentang gaji juga harus dirubah.
Jangan-jangan gaji Dirutnya lanngsung diterima, kemudian mereka ditentukan dengan SK tanpa tahu hasil kerjanya, tapi karena sudah mendapat SK Dirut akan terikat kerja selama lima tahun.
Sekali lagi persoalan ini penting untuk mengetahui tentang kondisi PT AU yang semestinya, sebab PT AU harus ditangani orang yang paham benar dengan Bisnis, boleh saja ambil dari eksternal/orang luar tapi memang ahli bisnis punya feeling bisnis.
Dalam menerima calon seleksi Komisaris dan Direktur tentu harus benar benar di kawal dengan sungguh sungguh, harus diketahui track recordnya.
Sebab kalau hanya mencari Direktur dan Komisaris yang hanya bisa menghabiskan uang itu sangat gampang, siapapun bisa menghabiskan uang.
Namun demikian bila bulan November ini masih berlanjut perihal seleksi penerimaan Komisaris dan Direktur, ya silahkan saja, kami hanya memberi masukan saja masukan, agar ada keputusan terbaik tentang penyelesaian PT AU yang ibaratnya sedang sakit Kanker Serius, pungkas Noor Rosyadi. (Eko B Art).
