"Saat ini, PT AU sudah memiliki status sebagai perusahaan terbatas (PT), yang berbeda dengan sebelumnya yang masih berstatus perusahaan dagang (PD). Sebagai PT, perusahaan ini dapat diajukan untuk pailit sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam hukum ekonomi dan undang-undang no 37 tahun2004 tentang kepailitan," ucap Daliwan DPRD Kabupaten Pemalang anggota komisi C dari Fraksi PKS Rabu (2/11/2023) pasca rapat paripurna Raperda tahap II tahun 2023.
Masih menurut Daliwan yang bersumber dari Kejaksaan Agung terdapat enam syarat dalam pengajuan kepailitan, yang menunjukkan bahwa pihak terkait memahami mekanisme yang terkait dengan pengajuan kepailitan. (merupakan suatu proses dimana seorang debitur ataupun perusahaan yang mempunyai kesulitan keuangan).
Pihaknya berharap agar PT AU diajukan untuk pailit mengungkapkan bahwa perusahaan ini telah mengalami kerugian hingga puluhan miliar. Dalam kondisi yang tidak sehat,
"Seyogyanya Pemda tidak melanjutkan seleksi untuk direktur, dan pihak ekonomi bersama bagian undang-undang seharusnya menghentikan proses tersebut sampai situasi kondusif tercipta.
Hal ini berkaitan dengan ketidaktejelasan status hukum dari direktur sebelumnya," Sebagai anggota Dewan, secara pribadi saya tidak menyetujui adanya seleksi ini, karena status hukum direktur sebelumnya masih belum jelas," ungkap Daliwan.
"Saya berharap agar pesan ini dapat diketahui oleh Pak Mansur Hidayat selaku Bupati Pemalang, sehingga PT AU dapat segera diajukan untuk pailit," Pungkas Daliwan DPRD kabupaten Pemalang, Anggota Komisi C Fraksi PKS
(Eko B Art/Admin).
