Maradoni SAP meminta Pemkab Lamtim menghentikan proses lelang yang sedang berlangsung pada saat ini melalui UKPBJ Kabupaten Lampung Timur mengenai tender barang dan jasa spam dan jalan yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2023.
Menurut ia, deal dan deal komitmen melalui sumber yang tak disebutkan terjadi kesepakatan pekerjaan tersebut akan dikeluarkan uang mukanya saja tanpa satu penjelasan uang muka seratus persen untuk memmbayar tahun ini informasi akan dibayar pelunasan tahun 2024
“Kami minta pihak daerah lebih bijak dan rasional menyelesaikan hak rekanan pada tahun 2022 belum diselesaikan dari pada melaksanakan angaran barang dan jasa tahun 2023. Karena akan menimbulkankan polemik persoalan baru, bahkan kemungkinan terjadi pelanggaran hukum,” ungkapnya.
Mengingat waktu sudah cukup mendesak baik pengerjaan administrasi pada sampai teknis lapangan karena saat ini masih dalam proses lelang.
Hal rekanan pembayaran proyek oleh orang orang tertentu proses spam yang sudah mereka membuat satu komitmen komitmen mereka hanya mengeluarkan uang muka saja,dan untuk pelunasan dan hasil utang pekerjaan 100 persen, apakah akan dibayar tahun ini atau tidak.
Ia mengatakan, jelas kemungkinan besar informasi yang ia dapat tersebut itu tahun 2024 dan secara teknis yang ia sampaikan pekerjaan yang dikerjakan sudah mencapai tahap penghujung tahun ini. Apakah bisa maksimal.
Apalagi itu spam itu bantuan masyarakat langsung yang air tersebut disalurkan ke rumah-rumah masyarakat dalam kurun waktu sudah diselesaikan dan sudah dinikmati masyarakat umumnya.
“Menurut kami, asosiasi kami paham itu pekerjaan harus diselesaikan di akhir tahun ini ditender itu rata-rata nilainya Rp500 juta rupiah adanya 19 paket. Saya meminta aparat penegak hukum untuk dapat mengawal proses lelang dan sampai pekerjaan tersebut selesai dan kami dari Asosiasi pun siap mengawal itu,” katanya.
“Itu pun penting, bukan untuk kepentingan umum justru untuk hajat orang banyak dan masyarakat biasanya. Seandainya tak diselesaikan tepat waktu, kami khawatirkan dari rekanan atau pekerjaan ini tak maksimal atau pekerjaan tersebut terbengkalai,” ungkapnya.
Suatu pekerjaan atau kontrak itu ada limit waktunya yang sudah ditetapkan oleh pihak PT atau CV yang sudah tdi sepakati pihak rekanan. Ia minta rekanan di Lamtim agar tak terjebak dalam persoalan seperti hal. Hal yang terjadi ini di Lamtim dan ia minta pemerintah daerah transparan dalam hal ini.
“Intinya kalaulah memang pekerjaan kita tak mulai maksimal, pemerintah daerah harus menyelesaikan terlebih dahulu, utang piutang rekanan-rekanan tahun 2022 itu, yang kami sampaikan itu secara langsung pada Bupati Lamtim, H. Dawam Raharjo atau ke Sekda M, Yusup, kami harap bijak menyikapi persoalan masyarakat,” katanya.
Atau hentikan untuk lelang tahun ini, mendingan uang nya untuk pembayaran 100 persen tahun 2022.
(Edo/Admin)
