Dari Fraksi PKB (FPKB) dalam pandangannya meminta penjelasan soal menurunnya anggaran dalam Reperda APBD 2024. Menurut FPKB, target pendapatan daerah di tahun 2024 diturunkan sebesar 139 milyar. Dalam APBD Perubahan 2023, pendapatan sebesar 2,632 trilyun, dan tahun 2024 direncanakan sebesar 2,493 trilyun.
Demikian juga pada belanja daerah, APBD 2023 direncanakan sebesar 2,740 trilyun, dan Tahun 2024 direncanakan sebesar 2,546 trilyun atau turun 194 milyar. Hal yang sama juga terjadi pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2023 target sebesar 337,9 milyar, pada 2024 ditarget hanya 351,5 milyar atau turun sebear 26,4 milyar. FPKB menilai, dalam rancangan APBD 2024 Pemkab dinilai terlalu pesimis dan hati hati.
Hal senada disampaikan Fraksi Golkar, menurut partai beringin itu, anggaran 2024 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran 2023, berarti progress pembangunan tahun 2024 mengalami kemunduran. Hal lainnya terkait anggaran adalah, pada Tahun 2024 penyusunan anggaran menggunakan pendekatan money follow program, atas dua hal tersebut Fraksi Golkar meminta penjelasan dari eksekutif.
Selain terkait anggaran, beberapa fraksi juga menanyakan pembenahan SDM. Fraksi PPP menanyakan bagaiamana pemerintah daerah menyelesaikan persoalan birokrasi dengan berpedoman pada manajemen ASN.
Adapun Fraksi PDIP menanyakan bagaimana pengisian kekosongan (pimpinan) di beberapa OPD. Lebih jauh Fraksi PDIP menilai berkaitan dengan pengisian kekosongan posisi di beberpa OPD berpotensi juga terjadi praktek jual beli jabatan.
Fraksi PDIP juga kembali mengingatkan untuk menyudahi praktek-praktek tersebut, dan fokus perbaikan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Fraksi PDIP menanyakan bagaimana penataan ASN dan SDM serta upaya strategis apa yang akan dilakukan agar masalah tersebut dapat teratasi pada Tahun 2024.
Fraksi PDIP selanjutnya menanyakan kesiapan anggaran untuk pelaksanaan hajatan politik (Pemilu dan Pilkada 2024), serta bagaimana langkah pemerintah daerah bersama stake holder terkait dalam menciptakan Pemilu yang damai.
Sementara itu, Fraksi PKS berharap APBD sepenuhnya untuk membiayai program pelayanan rakyat melalui penyediaan infrastruktur ekonomi dan social. Fraksi PKS juga menanyakan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menghadapi lonjakan harga pangan, serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Atas pertanyaan dari sejumlah fraksi tersebut, Bupati Pemalang Mansur Hidayat akan memberi jawaban dalam rapat paripurna dalam rangka jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi. Agenda tersebut direncanakan pada Rabu 18 Oktober 2023.
(Eko B Art/Admin)
