Tujuan dari tapping box merupakan salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dalam penerimaan pajak daerah.
“Usulan penggunaan tapping box itu karena desakan dari BPK. Walau akhirnya digunakan namun ternyata hanya beberapa unit yang dilaksanakan,” hal tersebut disampaikan H. Noor Rosyadi, SE, MM Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi PKB sekaligus Ketua Komisi C.
Lebih lanjut Noor Rosyadi mengatakan bahwa sebenarnya dalam hal ini tidak ada masalah pada biaya sewa. Namun disayangkan Pemkab kurang tergerak untuk melaksanakannya.
“Seluruh biaya penyewaan alat berasal dari Bank Jateng, jadi seharusnya Pemkab bisa dapat untung, karena minim biaya namun dapat pemasukan,” ujar Noor Rosyadi.
Dirinya juga turut mengkritisi Pemkab Pemalang terkait lemahnya pengawasan terhadap penghasilan retribusi. Pihaknya menyebut, bahwa potensi retribusi daerah dapat dimaksimalkan apabila Pemkab lebih giat dalam tindakan, tegas Noor Rosyadi.
Hal tersebut dicontohkan kala penggunaan e-retribusi pasar digencarkan. Hasilnya, pendapatan retribusi yang dulu hanya di angka Rp 6,7 miliar, di tahun 2022 melesat hingga Rp 8,9 miliar. Bahkan di tahun 2023 ditargetkan penghasilan retribusi dari pasar hingga Rp 14 miliar.
“Tahun 2023 ini kita targetkan Rp 14 miliar . Potensinya ada, tinggal bagaimana Pemkab disiplin dalam mengawal dan mengawasi. Jangan sampai seperti kasus TPI yang kehabisan karcis kupon itu terjadi lagi,” imbuh Noor Rosyadi.
Selain hal diatas Noor Rosyadi juga menekankan, perlunya manajemen dan penataan kerja yang baik di lingkungan Pemkab terkait, supaya target penghasilan daerah dapat dikolektif dengan maksimal dan APBD terus meningkat.
Saya selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang aka terus menyoroti kurangnya optimasi dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang.
Pihaknya beranggapan bahwa Pemkab kurang memaksimalkan potensi pendapatan yang ada.
Diterangkan bahwa salah satu bukti Pemkab kurang ‘ngotot’ adalah rendahnya penggunaan tapping box dari yang disarankan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK). Usaha penggunaan tapping box diusulkan sebanyak 100 unit di 2023, namun pada praktiknya hanya diadakan kurang dari angka 100, pungkas Noor Rosyadi.
(Eko B Art/Admin)
