Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat tersebut menindaklanjuti laporan LSM SP3 di desa Air bakoman terkait dugaan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sampai 2023.
Namun sayang, tim Irban diduga tidak profesional dalam melakukan audit terkait pekon air bakoman yang diduga memainkan anggaran, sehingga dapat menghilangkan bentuk kepercayaan masyarakat kepada APIP.
Bahkan tim Irban tidak mengaudit data tambahan yang dikirimkan oleh LSM SP3 seperti jalan onderlah yang hanya disiram dengan tanah dan tidak di giling memakai alat berat sehingga batu-batu berhamburan saat ini.
Bukan saja data tambahan tetapi seperti kegiatan fiktif saja yaitu sarana prasarana pengelolaan sampah yang di anggarkan oleh kakon (54.000.000.00) lima puluh empat juta rupiah di tahun 2021 dan 2022 malah di alibikan untuk menggaji RT, sangatlah diluar akal sehat jika Gaji RT di pekon air bakoman setiap tahunnya mencapai (54.000.000.00) lima puluh empat juta rupiah, lalu insetif RT di tahun 2021 dan 2022 kemana ya.
Menurut keterangan tim irban lima dilapangan saat melakukan audit dipekon air bakoman kepada media tim Irban menjelaskan, kotak sampah tersebut memang tidak ada, tetapi di pindah kan ke pembayaran gaji aparat desa khusus nya RT, " ungkap tim irban lima.
"Kami akan tanya kan Kepada dinas PMD Tanggamus Lampung tentang anggaran sampah yang di gelap kan selama dua tahun dan di pindah kan untuk pembayaran gaji RT, untuk ketahan pangan di belanjakan bibit pokat dan bibit pinang, " sambung tim Irban lima.
Selanjutnya dari hasil pengauditan banyak sekali di temukan ke janggalan sala satu contoh TPT di dusun 3 yang mana pengerjaan nya tidak memakai prasasti,itu pun menimbulkan kuat dugaan bangunan tersebut bisa jadi telah di anggarkan tahun sebelumnya sejak Heriyanto menjabat kakon air bakoman.
Tidak sampai DI situ SAJA Awak media menanyakan kepada salah satu warga yang ikut serta di dalam proses pengauditan dua hari lalu (Senen 23/10/2023).
"kami tidak tau acara apa kami hanya di suruh kumpul saja di luar tetapi tidak di jelas kan acara apa,itu pun berlangsung di dalam balai desa, " terangnya.
di tempat yang berbeda, warga, sebut saja (MR), diketahui MR adalah mantan aparat desa di salah satu pekon, dia mendengungkan.
" setau saya pak, kalau gaji aparat tidak boleh di campur aduk kan.kalau gaji aparat itu dari ADP sedangkan bangunan itu dari ADD, sangat tidak masuk akal kalau seperti itu penjelasan kepala desa, " ungkap mantan aparat desa tersebut.
Dalam hal ini ketua Taji kabupaten Tanggamus (Junaidi) tegas angkat bicara, jika ternyata ada kongkalikong antara Irban lima dan kakon air bakoman maka akan melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum (APH).
"Saya Meragukan Hasil audit Inspektorat melalui Irban lima di Pekon Air Bakoman. Tapi Biarlah,Jika nanti Hasil audit tidak sesuai dengan Yang di laporkan LSM,Maka kami akan melaporkan Irban lima ke Aparat Penegak Hukum." Ujarnya.
(Tim)
