Roadshow Bus KPK Tahun 2023 yang mengusung tema “Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi" dihadiri langsung Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Pj Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, Kapolda Sumatera Utara Irjen Agung Setia Imam Efendi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH, serta bupati dan wali kota se-Sumut.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kemauan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan sikap pencegahan dan pemberantasan seluruh tindakan korupsi.
Bupati Eddy Berutu menyambut baik kegiatan ini dan menyebut akan terus berupaya menumbuhkan sikap antikorupsi terutama dalam tata kelola pemerintahan di Pemkab Dairi.
Dalam pertemuan tersebut, Eddy Berutu juga menjelaskan acara Pesta Njuah-Njuah 2023 kepada Pj. Gubsu Hassanudin sekaligus mengundang sebagai tamu kehormatan untuk hadir.
"Saya juga mengajak Sekretaris Daerah Propinsi Bapak Arief Sudarto Trinugroho untuk juga hadir. Mari kita doakan kehadiran beliau berdua," kata Eddy Berutu.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin dalam pidatonya mengatakan, Roadshow Bus KPK RI merupakan kemauan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan sikap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, ini adalah langkah salah satu diantara salah dua dan salatiga bahwa ini adalah penanaman pencegahan yang lebih baik. Sebutnya.
Roadshow merupakan tindakan secara berkelanjutan dan konsisten selama lima tahun terakhir, secara serius dan fokus dalam mewujudkan good governance dan green governance dengan berbagai upaya.
Atas upaya tersebut pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan 24 indikator tata kelola pemerintahan yang baik dalam skala nasional.
"Ini secara data namun demikian silakan nanti kita lihat di lapangan secara indikator-indikator. Kita sudah berupaya untuk menyampaikan hal tersebut" ujar Gubernur.
Di akhir kesempatan, Gubsu mengatakan, melalui Roadshow Bus KPK ini akan meningkatkan daya dorong dan daya ungkit terhadap percepatan pembangunan melalui pendidikan, pencegahan dan penindakan korupsi di seluruh instansi yang ada di provinsi Sumatera Utara.
Sementara Wakil Ketua KPK RI Nurul Gufron menyebutkan upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dengan upaya-upaya peringatan, melainkan dilakukan adanya upaya pencegahan dan penyelidikan melalui perbaikan sistem, membangun integritas, dan membangun upaya anti korupsi.
“Paling penting kita libatkan peran serta masyarakat, karena korupsi berdampak pada seluruh program pembangunan, mulai dari mutu perbaikan tingkat kesehatan pun juga terganggu.
Selain itu, pemberantasan korupsi perlu melibatkan berbagai pihak, sesuai dengan kehidupan dan kapasitas masing-masing.
Kita semua bisa berpartisipasi dengan berbagai cara salah satunya dengan melaporkan tindak pidana korporasi, serta membangun sistem manajemen anti korupsi,” ujarnya.
Gufron menjelaskan sudah hampir lebih kurang 1.700 orang yang ditangkap KPK mulai dari menteri sampai kepala daerah, namun tidak mengurangi angka kejahatan tersebut.
Melalui kesempatan itu, Gufron mengajak seluruh pejabat yang ada untuk membuktikan budayanya anti korupsi.
"Ini dedikasi kepada publik bukan untuk kenyang-kenyang sendiri, bukan bukan untuk mewah-mewah sendiri, dan bukan untuk enak-enak sendiri," ujarnya.
(AS/Admin)
