Provinsi Maluku Utara, - HMI Cabang Ternate Menilai DLH Provinsi dan Kabupaten Terkesan Main-main,Ternate 6/09/2023.
Per hari ini, DLH Provinsi menyampaikan laporan sementara tentang pencemaran sungai sagea yang di klaim oleh DLH Provinsi bahwa perubahan warna yang terjadi hamper 1 bulan lebih ini bukan dari operasi perusahaan di hulu sungai sagea tapi karena terjadinya longsoran didalam Goa Boki Maruru.
Kami melihat, ada pembelaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Malut kepada lima perusahaan yang beroperasi di belakang hulu sungai sagea. Itu dibuktikan dengan pernyataan DLH sendiri yang mengatakan belum ada riset mendalam tentang penyebab keruhnya sungai sagea, tapi DLH sudah berani menyampaikan klaimnya dihadapan public bahwa tercemarnya sungai sagea disebabkan karena terjadinya longsor didalam sungai Boki Maruru.
Seharusnya, DLH lebih objektif dalam menanggapi persoalan kerusakan lingkungan di sagea, disana ada ribuan nyawa yang bergantung hidup pada sungai tersebut, ekosistem dan keragaman hayati yang turut mati dikarenakan perubahan warna pada sungai juga laut yang menjadi tumpuan hidup masyarakat ikut rusak.
Toh kenapa Pemerintah dalam hal ini DLH Provinsi sebagai representasi masyarakat belakangan ini semacam tidak memperhatikan hajat hidup masyarakatnya, tapi lebih cenderung membela perusahaan perusak lingkungan?
Informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, bahwa tim terpadu yang berangkat melakukan riset terkesan Cuma jalan-jalan karena tidak mencapai lokasi yang di indikasi ada bukaan lahan, disebabkan cuaca yang tidak mendukung, Jadi DLH jangan sembarangan ambil kesimpulan!
Kami juga melihat DLH Provinsi dan DLH Kabupaten halteng tidak mengikuti mekanisme atau prosedur yang ditetapkan dalam regulasi, Upaya DLH Provinsi dan Kabupaten yang membentuk tim terpadu itu dalam hukum lingkungan disebut dengan upaya Pre-Emtif.
Yang di maksud dengan upaya upaya Pre-emtif adalah melakukan penelitian yang melibatkan masyarakat, LSM-LSM, Akademisi, pegiat lingkungan dan elemen lain yang memiliki keahlian dan menjadi korban dari kerusakan lingkungan dalam suatu wilayah.
Namun yang terjadi dilapangan keluar dari mekanisme di atas, upaya Pre-Emtif yang dilakukan oleh DLH provinsi dan Kabupaten tidak melibatkan elemen lain, Tim tersebut hanya terdiri dari DLH Provinsi dan Kabupaten.
Dari gambaran ini menandakan bahwa, DLH Provinsi tidak paham mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan, mereka hanya berdasarkan dengan penulusuran sepihak dari mereka lalu mengambil kesimpulan sementara yang bagi kami sangat kontroversial. Sungguh naïf, belum ada riset yang jelas tapi DLH sudah berani mengambil kesimpulan sementara?
Harusnya DLH sebagai lembaga pemerintahan yang punya fasilitas dan anggaran yang besar tidak menyampaikan sesuatu dihadapan public dengan basis data yang tidak lengkap, apalagi ini persoalan masyarakat banyak yang dihimpit oleh kerusakan sosial-ekologi dan ekonomi.
DLH tidak boleh main-main, karena kerusakan dan pencemaran sungai di sagea ini jika dilakukan pembiaran dari pemerintah, maka ini akan masuk sebagai kategori pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pada tahapan itu HMI Cabang ternate akan mengambil langkah hukum agar pelaku perusak lingkungan dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu diberi efek jera.
Mencermati kerusakan lingkungan yang terjadi di sungai sagea, menurut kami pemerintah sudah harus mengambil langkah Represif, Perusahaan perusak lingkungan harus diberi sanksi tegas, mereka sudah terlalu bandel dan tidak berfikir tentang kehidupan masyarakat lingkar tambang
HMI Cabang ternate akan terus mengawal, jika terjadi pembiaran, kami pastikan kantor gubernur Maluku Utara akan digeruduk oleh ribuan kader HMI cabang ternate.
Reporter: Ham
Editan : Redaksi
