Pemalang, - Kemiskinan ekstrim terutama terbesar di wilayah Indonesia Timur. Hal ini tentu perlu akurasi data yang kemudian harus kita perhatikan dan tidak hanya diperhatikan tentunya, tapi harus segera di review, diaudit dan intervensi, hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka (melansir dari tayangan YouTube DPR RI, Jumat (25/08/2023).
Artinya apa...? kira-kira pola-pola penanganan yang tepat untuk kemiskinan ekstrim dan nantinya kita juga tentu ingin mengetahui parameter, paradigma melihatnya dan juga instrumen pengukurnya.
Nah tentunya kenapa penting..?ukurannya itu lahir dari mana supaya kita tahu bagaimana kira-kira pendekatan-pendekatan yang tepat dari parameter-parameter itu dan ini tentu akan menjadi masukan juga bagi program baik jaminan sosial ataupun bantuan sosial yang selama ini ada.
Diah Pitaloka juga menegaskan, Kita lihat pendekatannya memang harus lebih ada koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian, kalau di kita Komisi VIII.
Hal itu tentu menyangkut Kementerian Sosial dan apabila bicara kemiskinan, relatif Kementerian Sosial menjadi salah satu Backbone, apakah review program sejauh ini, kan ada program keluarga harapan.
Menteri Sosial sekarang ini mulai mengembangkan program-program untuk intervensi supaya adanya peningkatan pendapatan terhadap keluarga miskin, ada transformasi dari penerima PKH supaya lebih mandiri, "ada program pena misalnya untuk pemberian permodalan bagi keluarga penerima PKH" untuk bisa melepaskan diri.
Selain itu juga ada program-program seperti usaha yang sifatnya kolektif atau usaha yang sifatnya individu bagi keluarga miskin, dan ini menjadi salah satu catatan yang akan kita explore terutama terhadap kinerja Kementerian yang menjadi mitra kerja Kami salah satu Kementerian Sosial.
Dan selanjutnya kita juga ingin mendapatkan penjelasan atau masukan dari Kementerian, kira-kira bagaimana rencana Kementerian Sosial untuk mengintervensi berkaitan dengan adanya data ini, pungkas Diah Pitaloka.
Penulis : Eko B Art
Editor : Admin
