Aceh Tengah, - Himpunanan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMATARA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon mengungkapkan rasa kekecewaan terhadap Rektor IAIN Takegon (Dr. Zulkarnain, M.Ag).
Himatara menilai Rektor IAIN Takengon tidak mampu membuat demokrasi mahasiswa itu bagus dan justru membuat demokrasi mahasiswa itu cacat.
Rektor telah mengeluarkan kebijakan Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) secara online dan membentuk segenap panitia dan dilakukan Pemira E-Voting melalui aplikasi Telegram.
“Kita sudah sangat lama menanti pesta demokrasi mahasiswa ini (pemira) berharap demokrasi itu ada, namun dengan kebijakan rektor yang telah mengeluarkan pemira melalui E-Voting ditambah lagi dengan panitia pelaksana yang tidak paham administrasi itu semua jadi sirna”. Kata Mantan Ketua Umum Himatara Husaini.
Kebijakan tersebut dinilai membuat cacatnya demokrasi mahasiswa sebab data pemilihan mahasiswa tetap tidak jelas, dan siapa saja bisa masuk dan membuat akun telegram, itu sangat tidak efektif, ditambah dengan pembukaan pendaftaran Dema hanya 2 hari itupun tidak penuh dan hanya ada satu paslon.
“Kami dengan beberapa ormawa sudah menyurati pihak panitia terkait, untuk meminta penambahan waktu pendaftaran Dema, sebab pendaftaran tidak diperpanjang malah ditutup, namun setelah dimusyawarahkan belum ada titik terang yang didapat. Namun berselang beberapa bulan tiba-tiba Rektor mengelurkan intrupsi untuk pemira segera dilanjutkan, tanpa mempertimbangkan aspirasi kami, ini sangat lucu” sebut Husaini.
Menurut Husaini, seharusnya rektor dan sengenap civitas akademika kampus yang mempelopori perubahan terhadap kampus membina dan mengarahkan mahasiswa kejalan yang benar, ini justru sebaliknya mendukung dan membuat aturan-aturan yang tidak jelas dan berujung pada cacatnya demokrasi mahasiswa, apakah itu yang diajarkan ke kami mahasiswa? ini sangat kita sayangkan terhadap generasi-generasi emas IAIN Takengon sekarang dan yang akan datang.
Atas kondisi tersebut, Husaini meminta kepada Rektor dan Civitas Akademika kampus IAIN Takengon untuk memberikan perhatian lebih kepada mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa. Juga mencabut kebijakan yang telah dikelurkan (E-Voting Via Telegram) tersebut yang dianggapan sangat tidak efektif dan justru membuat cacatnya demokrasi mahasiswa IAIN Takengon juga agar mengevaluasi panitia pelaksa Komisi Independen Pemilihan Mahasiswa (KIP-M) dan Senat Mahasiswa yang dianggap tidak dapat menjalankan peran, fungsinya dan tidak paham administrasi.
Saat ini memang banyak kampus melakukan sistem pemira secara e-voting namun dengan aplikasi yang disiapkan secara baik dari pihak kampus birorektorat agar menjamin kalau hasil voting itu tidak mudah terjadi kecurangan, tidak menggunakan apk seadanya, perlu tes dan uji kelayakan jauh hari terlebih dahulu, jadi kalau hanya menggunakan telegram dan tidak adanya sistem pengawasan lainnya yang menjamin suara itu murni dali pilihan mahasiswa maka dengan ini bisa dipastikan kalau kampus IAIN Takengon gagal menjalankan pencerdasan mahasiswa sesuai dengan perintah statuta kampus, maka sah saja rektor untuk dapat di evaluasi, tegas husaini.
Dan penutup dari husaini yang mewakili rasa kecewa dari mahasiswa IAIN Takengon dengan tegas menyatakan, "kami siap kawal catatan buruk ini hingga tuntas, bahkan dengan dokumen dan berkas lengkap terlampir yang sudah kami siapkan, sekalian saja kita buka semua catatan buruk yang selama ini menjamur" tutup Husain.
Penulis: Diky
Editor: Admin
