Pemberhentian sementara ini sebagai sanksi keras terhadap Suhendro. Pemberhentian sementara itu berlaku selama 6 bulan, dimulai per tanggal 1 Agustus 2023.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan pihak Inspektorat Deliserdang, adapun potensi kerugian negara yang sudah dihitung dari tahun 2021 hingga 2022 mencapai Rp 600 juta.
Kades Bagerpang tersebut diduga melakukan kegiatan fiktif dan diminta untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.
Apabila tidak dikembalikan, maka kasus dugaan korupsi itu akan diserahkan kepada Apapat Penegak Hukum.
"Iya benar diberhentikan sementara sama Pak Bupati, bukan berhenti tetap. Sampai 6 bulan waktunya. Kalau tidak dikembalikan kami serahkan ke APH, bisa ke Polres bisa ke Kejaksaan," ucap Inspektur Deliserdang, Edwin Nasution, Selasa (22/8/2023).
Edwin menyebut sebelum dijatuhi sanksi pemberhentian sementara, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Inspektorat.
Dari hasil pemeriksaan memang benar ditemukan ada potensi kerugian negara.
Edwin pun belum dapat memaparkan secara pasti berapa sebenarnya potensi kerugian negara akibat ulah Kades Bagerpang yang diduga melakukan penyelewengan.
"Ya dasar hukumnya karena ada pemeriksaan-pemeriksaan, baik dari PMD dan Inspektorat. Yang jelas kalau tidak disikapinya (diganti kerugian) kami serahkan ke APH," kata Edwin.
Sementara itu Camat Bangun Purba, Raden Mewa menjelaskan, saat ini Pelaksana Tugas (Plt) Kades Bagerpang dipegang oleh Sekretaris Desa bernama Fika.
Ia pun membenarkan kalau potensi kerugian negara dari apa yang dilakukan oknum Kades itu senilai Rp 600 juta.
Namun, Raden mengaku belum mengetahui untuk apa uang hasil dugaan penyelewengan dana desa dipergunakan oleh Kades Suhendro.
"Untuk apa kita nggak tau. Kita capek juga tanya cuma nggak terbuka dia. Totalnya itu ada 600 juta (potensi kerugian negara). Kasus ini terbongkar karena kita juga kan melakukan pengawasan. Ada beberapa item yang nggak dikerjakan dari tahun 2021-2022," kata Raden.
menyebut Suhendro sudah menjabat sebagai Kades Bagerpang selama dua periode.
Pada tahun 2022, Suhendro kembali terpilih menjadi Kades. Diduga setelah terpilih, kades tersebut melakukan perbuatan penyelewengan dana desa.
Selama ini awak media sudah mencium aroma tindakan penyalahgunaan Dana desa yang dilakukan oleh Kades Bagerpang Suhendro,Namun tak cukup bukti dan bukan kewenangan media untuk menyeledikinya, sebelumnya juga pernah awak media berkunjung ke kantor desa tersebut untuk bersilaturahmi, tapi ada pemandangan yang tak enak dilihat, Bendera yang ada terlihat kucel dan sobek, Kantor desa terkunci dan tidak ada satu pun orang yang berada disana, Kantor desa terlihat kumuh, saat warga sekitar di temui awak media,warga juga mengatakan, kalau kami ada keperluan Didesa,kami di arahkan untuk kerumahnya saja.
Sampai berita ini diturunkan ,Kades Bagerpang Suhendro enggan menjawab pertanyaan awak media yang di layangkan melalui sambungan WhatsApp.
Untuk itu diminta pada Bapak Bupati untuk menindak tegas Kades Bagerpang Karena tak bisa menjalankan amanah sebagai pemimpin desa yang seharusnya menjadi contoh untuk masyarakat desa nya,Malah Melakukan tindakan yang juga diduga merugikan negara.
Penulis : Darma Girsang
Editor : Admin
