Kaur, - DPRD Kabupaten Kaur melaksanakan Rapat Paripurna dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022. bertempat di lantai dua ruang rapat DPRD Kaur, Senen (10/07/2023).
Dihadiri Plt. Bupati Kaur Herlian Muchrim, ST., Para Asisten, Wakil Ketua DPRD dan anggota, Kepala Pengadilan Negeri Bintuhan, Kejari Kaur, Waka Polres Kaur, Pabung (TNI) Dandim 0408, Kepala ULP PLN Bintuhan, Kepala OPD dan Camat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
Ketua DPRD Kabupaten Kaur memutuskan bahwa seluruh fraksi sepakat dan menyetujui Nota Pengantar Plt Bupati Kaur, setelah mendengar Pandangan umum dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kaur, atas Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 untuk dibahas ketingkat selanjutnya.
Ketua DPRD Kaur Dina Tulaini menyampaikan, setelah kita mendengarkan bersama yang disampaikan oleh perwakilan masing-masing fraksi, saya memutuskan hal tersebut akan kita bahas ditingkat selanjutnya," ujar Diana.
Sebelumnya pandangan umum yang disampaikan oleh seluruh fraksi baik dari fraksi kaur kondusif, fraksi golongan karya, fraksi se'ase sehijean dan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung sepenuhnya pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun sejumlah fraksi menekankan Pemda tentang rencana pembangunan jalan dua jalur yang terletak di Kecamatan Kaur Selatan supaya segera dilakukan pembangunannya, kata Diana.
Ketua Fraksi Kaur Kondusif Firjan menyampaikan, masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tersebut untuk proses ganti rugi harus sesuai dengan harga pasar, sebagai mana telah dikatakan Kepala Dinas Perkim pada acara sosialisasi kemarin, ucap Firjan.
“Firjan juga meminta, kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait supaya meningkatkan pembangunan Jembatan yang telah rusak yang ada di desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan, Pembangunan jalan sentral produksi di jalan pantai teluk desa Tanjung Bulan Kecamatan Tanjung Kemuning.”
Selain itu dia juga meminta agar pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan Ketua RT yang ada di Kabupaten Kaur, serta meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait membijaki masalah sistem Zonasi yang ada di Kabupaten Kaur, tutup Firjan.
Anggota Fraksi Se'ase Sehijean Deny mengatakan, Pemda jangan fokus pada rencana pembangunan saja, namun lebih cepat perealisasian agar rencana pembangunan tidak terkesan jalan ditempat. Karena mulai dari tahun 2018 DPRD selalu menyetujui anggaran rencana pembangunan jalan dua jalur di Kabuapten Kaur, di tahun ini atau dalam perubahan anggaran nanti, pembangunan jalan dua jalur tersebut segera dilaksanakan, pinta Deny.
Deny juga menyampaikan keluhan masyarakat Kaur terhadap pihak PLN, yang sering melakukan pemadaman listik sesuka hati, ini yang merugikan masyarakat, dengan kerusakan pada alat - alat elekrltronik yang dimiliki masyarakat Kaur, juga masalah kelangkaan pupuk yang sering dikeluhkan masyarakat, dan mesin pencetak Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang ada di dinas Pencatatan Sipil yang sering trouble atau error yang sudah layak diganti harus diganti, imbuh Deny.
Tanggapan pemandangan umum oleh fraksi DPRD Kaur, Plt Bupati Kaur Herlian Muchrim, ST mengatakan bahwa, pemerintah daerah saat ini sedang terus berusaha melakukan hal yang terbaik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Kabupaten Kaur.
Untuk jalan dua jalur saat ini sedang kita percepat prosesnya, insyaallah kalau tahun ini 2024 tidak ada kendala lagi, segera kita lanjutkan pembangunannya, karena kita sudah menyiapkan dana lebih dari 15 Miliardan termasuk perlengkapannya. Untuk masalah TKI, zonasi, dan keberadaan pekerja yang di-PHK, kami telah mengamati dan menangani semua masalah tersebut, kata Herlian saat diwawancara para Awak Media usai Rapat Paripurna.
Penulis : Ilpitar
Editor : Admin
