Jakarta, - Dirut Pinter Dr.Hj.Rizayati,SH.MM,siap mendukung pengembangan UMKM berbasis Syariah.
Menurut Hj. Rizayati, Pengembangan UMKM dapat dikolabosikan dengan LKS (lembaga keuangan syariah), dimana permodalan adalah salah satu problema utama UMKM.
Di sisi lainnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tidak hanya berorientasi pada pencarian profit semata, melainkan juga memiliki sisi kemanusiaan, yaitu melakukan pemberdayaan kepada para pengusaha UMKM.
“Upaya pengembangan koperasi dan UMKM melalui LKS pada dasarnya memerlukan langkah-langkah taktis dan strategis berupa peningkatan visi dan misi bisnis yang sesuai syariah Islam, sehingga tercipta SDM yang islami dan berkualitas serta mempunyai dampak kepada omset penjualan usaha-usaha rumah tangga setelah memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah,” tutur Hj. Rizayati.
Selanjutnya,pengusaha sukses asal Bireuen, Aceh ini menambahkan, lembaga keuangan syariah terhadap UMKM sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan UMKM melalui pembiayaan, baik yang dilakukan langsung maupun secara tidak langsung.
Namun melalui peran perbankan syariah ini yang diharapkan oleh UMKM bukan hanya melalui produk saja tetapi juga melalui program pengembangan, sehingga produk-produk perbankan syariah bisa dikenalkan melalui program pengembangan
Hal ini disampaikan penggagas Program Indonesia Terang sekaligus pembina UMKM Nasional, Dr. Hj. Rizayati, SH, MM, di Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Selain itu,Pengembangan UMKM juga mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional sehingga pengembangan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat vital.
Dikarenakan perjalanan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM), selain dikarenakan jumlah kelompok usaha yang terbesar, ketahanan terhadap krisis ekonomi menjadi alasan UMKM terus eksis sampai sekarang.
Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dalam dimensi pembangunan nasional yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan, pendapatan dan antar pelaku ataupun penyerapan tenaga kerja.
Penulis: Hendea
Editor: Admin
