KAUR, - Kelompok makanan dan minuman masih menjadi salah satu penyumbang inflasi tertinggi disetiap daerah, hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas bahan pangan di sejumlah daerah di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) RI Muhammad Tito Karnavian saat memimpin rapat mingguan tentang pengendalian inflasi tahun 2023.
Bersama Kementerian, Lembaga terkait serta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia secara daring, zoom meeting, bertempat di ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Neger, Senin, 12/06/2023.
Kegiatan rapat tersebut juga diikuti secara Virtual oleh pemerintah daerah kabupaten Kaur yang dihadiri oleh sejumlah Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ) dan Satgas Pangan Kabupaten Kaur yang sekaligus mewakii Bupati Kaur.
Kepala Dinas Sosial, Kabag Ekonomi, Sekdin PU-PR, Sekban PKAD, Kepala BPS Kaur, Perwakilian Dinas Perhubungan, Perindagkop, Bappeda- Litbang serta Perwakilan dari Koramil, bertempat di aula lantai III Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur.
Dalam acara tersebut Mendagri mengatakan, ada hal yang patut diwaspadai oleh setiap daerah dalam upaya menekan laju inflasi per bulan di tahun 2023 ini, ujarnya.
"Berdasarkan data dari BPS RI, Kelompok Makanan dan Minuman masih memberikan andil terbesar dalam penyumbang inflasi secara nasional. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan harga yang terjadi pada komoditas bahan pangan seperti daging ayam ras, tulur ayam ras, cabe merah dan cabe rawit. Untuk itu dalam masalah ini saya harap pemerintah daerah yang mengalami kenaikan harga pada komoditas tersebut segera melakukan tindakan," ujar Tito.
Disamping itu Tito juga memberikan apresiasi kepada sejumlah provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia yang angka inflasi daerahnya dibawah angka inflasi nasional (4,00) persen, dan beliau juga mengingatkan atau menyoroti sejumlah daerah yang angka inflasinya di atas angka inflasi nasional.
"Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang telah mempu menurunkan angka inflasi daerahnya dibawah angka inflasi nasional, seperti provinsi kepulauan Bangka Belitung (2,41) persen, kota Tanjung Pinang (2,3) persen dan kabupaten Indra Giri Hilir (2,51) persen.”
Namun sebaliknya ada provinsi, kota dan kabupaten yang perlu dilakukan atensi khusus atau segera melakukan interfensi karena angka inflasi daerahnya melebihi angka inflasi nasional, seperti provinsi Maluku (5,06) persen, kota Ternate (5,71) persen dan kabupaten Sumenep - Jawa Timur (5,44) persen," tutup Tito Karnavian.
Penulis: Ilpitar
Editor: Admin
