Bengkulu, - Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi yaitu adanya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, Pasal 8 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 mengatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. 26/06/23
Sedangkan pasal 18 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan perundangan.
Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalistik.
Pelaksanaan Musyawarah Daerah SPRI DPD Provinsi Bengkulu hari ini telah terlaksana, dalam musyawarah Daerah telah terpilih kembali Ketua SPRI yang lama Aprin Taskan, yang tentunya menaruh harapan besar kedepannya untuk organisasi SPRI Provinsi Bengkulu dapat lebih meningkatkan eksistensinya, dan dapat menjadi naugan bagi insan pers yang telah tergabung didalam organisasi SPRI Provinsi Bengkulu ini, yang tentunya harapan dari insan pers kedepannya dengan terpilih kembali Ketua SPRI yang lama dapat melanjutkan program-program yang dapat lebih membesarkan kembali organisasi SPRI Provinsi Bengkulu ini.
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik insan pers tentunya berharap kedepannya tidak ada lagi intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dan dengan diadakannya musyawarah Daerah SPRI Provinsi Bengkulu ini organisasi SPRI di Bengkulu dapat lebih kompak lagi.
Hadir pada saat musda SPRI seluruh perwakilan Wartawan kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.
Penulis : MT
Editor: Admin
