Ogan Ilir, - Adanya indikasi monopoli terhadap anggaran publikasi media oleh oknum calon ketua PWI Kabupaten Ogan Ilir berinisial (HP), menuai kontroversi oleh sejumlah awak media yang bertahun-tahun bertugas meliput kegiatan dipemerintahan Pemda Ogan Ilir. Anggaran publikasi media massa yang sejogyanya harus terbagi secara merata namun adanya perihal ini terkesan terbangunnya kecumburuan, sebab dikabupaten Ogan Ilir masih banyak awak media yang tak mendapatkan Dana Publikasi tersebut.
Pada dasarnya pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam hal ini Dinas Kominfo sudah lakukan upayah pengefisiensian anggaran untuk kerjasama publikasi media, namun oknum Calon Ketua PWI inisial (HP) perihal temuan ini terkesan bersikeras untuk meraup anggaran yang lebih besar untuk publikasi advetorial berbayar di media cetak yang ia pimpin yakni koran Jelajah Sumsel. Hal inilah yang memicu polemik sehingga mengurangi anggaran untuk para awak media di media massa lainnya.
Berdasarkan bukti berupa media Cetak Jelah Sumsel yang menjabat sebagai pemimpin redaksinya Oknum Calon Ketua PWI OI (HP), sebanyak 8 halaman koran tersebut terlihat hampir seluruh halaman dipenuhi oleh berita berbayar atau yang biasa disebut Advedtorial.
Ketua DPC Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Kabupaten Ogan Ilir Novan Wijaya berkaitan hal ini berkomentar, permasalahan ini Jangan sampai memunculkan asumsi awak media lain dianggap tidak penting, karena bagaimanapun media ikut serta dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat termasuk langkah Kerjasama atau MOU publikasi.
"Hubungan kerja sama antara media dan pemerintah daerah selama ini sudah baik dan harus terus terjalin. Agar tidak ada kesan pengurangan anggaran media pemerintah juga kita minta mengaudit serta evaluasi kembali, termasuk meminimalisir adanya oknum seperti (HP) ini yang dinilai terlalu serakah dalam meraup anggaran berita berbayar".ujar salah satu jurnalis Tv Nasional ini.
Selain itu lanjut Novan, jangan sampai ulah oknum (HP) seperti yang dikeluhkan teman-teman wartawan lainnya ini seolah membatasi ruang gerak media lain untuk mendapatkan anggaran yang sama perihal berita berbayar
"Karena bagaimanapun media butuh hidup, serta bekerja secara profesional. Untuk itu butuh kerja sama dengan pemerintah. Dengan keberadaan insan pers dapat memberitahukan setiap informasi dan program-program kerja kepada khalayak publik. Kita tidak mungkin dapat bergerak sendiri, meski ada Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dan humas dan bermitra dengan insan pers secara berkelanjutan,” tandasnya. Rls tim.
Penulis: Hendrawansyah, SE.
Editor: Admin
