Pontianak, Kalbar, - Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar, melalui Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Hieronimus Hero, yang meminta agar pemerintah daerah kabupaten menutup Loading Ramp Sawit (LRS) yang menjamur sekarang ini sesuai kewenangannya patut ditolak.
"Itu rencana keliru, tanpa analisis yang baik. Kebijakan ini berpotensi mengganggu iklim investasi didaerah, dan juga potensi menimbulkan konflik sosial baru pasca menjamurnya kasus pencurian TBS oleh masyarakat. Meksipun istilah LRS tidak ada dalam sistem tata niaga sawit, namun dilapangan, LRS terbukti mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah seperti menekan angka pengangguran terbuka, dan pendapatan pelaku usaha," ujar Yohanes Supriyadi, Ketua Bappilu DPW Partai Solidaritas Indonesia Kalbar, kepada Awak media ini melalui via whatshaap Sabtu,04/03/2023.
Dikatakan pria asal Landak ini, bahwa pelaku usaha LRS mestinya di berdayakan, diajak dialog dan diberi ruang untuk berbenah, terutama agar usahanya memenuhi persyaratan tata niaga sawit yang tidak merugikan pihak lainnya.
"Di Permentan No 01 Tahun 2018 tentang penetapan harga pembelian TBS dijelaskan, TBS kan bisa dijual melalui lembaga pekebun baik koperasi, BUMDes ataupun kelompok tani. Nah, pelaku usaha LRS yang sudah ada sekarang kan bisa di gabungkan dengan BUMDes, Koperasi, dan Kelompok Tani. Para pihak ini di fasilitasi pemerintah daerah untuk bertemu dan mendirikan LRS baru sesuai aturan pemerintah, bukan membubarkan LRS lama yang hanya dimiliki orang per orang," ujar pria yang lama bekerja di perusahaan perkebunan sawit sebagai praktisi Social Invesment ini.
Penulis : Musa
Editor : Admin
