Kaur,– Pemerintah Kabupaten Kaur melaksanakan Musrenbang Tahun 2023 Dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Kaur untuk tahun 2024, bertempat di Gedung Serba Guna Pemda Kaur, Senin ( 20/03/2023 ).
Pelaksanaan Musrenbang tahun 2023 dengan Tema “Mendorong Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Ekonomi Kreatif, IPTEK dan Inovasi."
Hadir dalam Musrenbang tersebut, Gubernur Bengkulu yang diwakilai Nandar Munadi S.sos. M.Si, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Forkopimda Kab Kaur, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikel, Kepala BAPPEDA Provinsi Bengkulu, Kepala BAPPEDA Bengkulu Selatan.Camat Se-Kabupaten Kaur, Ormas, Media, Tim Pendamping Ahli Dana Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda.
Bupati Kaur H. Lismidianto, SH. MH menyampaikan dalam sambutanya, Belum optimalnya tata kelola pemerintahan, tingkat kemiskinan, stanting dan kesenjangan yang tingi, Serta infrastruktur yang masih terbatas, ini semua masih menjadi isu strategis dan permasalahan yang masih mengahambat pembanguanan di Kabupaten Kaur, ujar Bupati
Maka diperlukan usaha yang sistematik dan efektif dalam memfaatkan sumber daya yang kita miliki, sebagaimana yang sudah tertuang dalam Visi dan Misi Bupati tahun 2021-2926 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kaur Yang Bersih, Sejahtera, Energik, dan Religius (Berseri) dengan Pemerintahan Profisional dan Berkeadilan,” terang Bupati Lismidianto.
Lanjutnya, “dalam Visi, Misi dan prioritas yang saya sampaikan, tentu membutuhkan persamaan pandangan dengan melalului Musrenbang Penyusunan RKPD ini, saya tekankan ada beberapa hal penting, pertama Rencana kerja perangkat daerah (RENJA-OPD) harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.”
Seterusnya, Kepala OPD harus proaktif dan tanggap terhadap prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, output dari sebuah kegiatan harus jelas dan terukur, dan menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak, kolaborasi, koordinasi dan sinergi dalam penyelesaian permasalahan yang ada, kata Bupati.
“APBD kabupaten kaur bukanlah satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan di kabupaten kaur. 0leh karna itu, saya mengharapkan kepala OPD untuk aktif berkoordinasi secara sunguh-sunguh ke pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.”
Juga kepada seluruh masyarakat, saya berharap agar selalu mendukung penuh dalam merencanakan, melaksanakan dan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Kaur ini, tutup Bupati Lismidianto.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu DR. H. Rohidin Mersyah yang di wakili Sekwan Provinsi Bengkulu Nandar Munadi S.sos. M.Si menyampaiakn, salah satu pendekatan proses penyusunan dokumen perncanan pembangunan daerah adalah, pendekatan Bottom up, proses ini laksana melalului berbagai rangakain Provinisi, hingga nanti pada tahapan Musrenbang Nasional, Jelasnya.
“Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan, untuk membahas dan menyepakati serta merumuskan kegiatan pembangunan di tahun 2024.
Nandar juga menyampaikan, Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar RP. 41.395.237.000,- ( Empat Puluh Satu Miliyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) yang di sebar dibeberapa perangkat daerah untuk kegiatan pelaksanaan pembangunannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Di Kabupaten Kaur anggaran yang berasal dari sumber dana APBN sebesar Rp. 237.686.452.000,- ( Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), yang berada pada satuan kerja Kementerian maupun alokasi dana tugas pembantuan, dengan anggaran tersebut Pemerintah Kabupaten Kaur diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan dan menjawab permasalahan pembangunan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kaur, imbuh Sekwan Provinsi.
Lanjutnya, Namun perlu dimaklumi oleh Pemerintah Kabupaten Kaur adalah pada tahun 2024 kita masuk dalam tahun Pemilihan Umum, sehingga konsentrasi anggaran dan prioritas pembangunan pada tahun ini akan lebih banyak di utamakan untuk pelaksanaan Pemilu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun ini juga perlu di sesuaikan dengan regulasi yang diatur pemerintah Pusat, tutup Sekwan Nandar Munadi S.sos. M.Si.
Penulis : Ilpitar
Editor : Filsuf T
