Aceh Tenggara, - Terkait dengan Rencana penerapan "mazhab hanafee" yang dicanangkan oleh Pj. Bupati Aceh Tenggara Drs. Syakir, M.Si dilingkungan birokrasi Pemkab Aceh Tenggara terancam layu sebelum berkembang. Pasalnya, baru dilaksanakan proses tender terhadap 8 (delapan) paket pekerjaan konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara oleh ULP Aceh Tenggara, sudah terlihat tanda-tanda keanehan. Sabtu, 19/3/2023
Keanehan dalam proses tender terhadap 8 (delapan) paket tersebut bukan tanpa alasan. Karena diduga bahwa pemenang pada 8 (delapan) paket tersebut sebenarnya sudah ada sebelum paket tersebut diumumkan. Dugaan itu semakin kuat dengan beredarnya surat dari Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Kontraktor Indonesia (DPD-GAIPKAINDO) Aceh Tenggara Nomor 02/GKND/AGR/V/2023, Tanggal 06 Maret 2023 yang ditujukan kepada Pj Bupati Aceh Tenggara, yang salinannya diterima oleh pihak Awak Media MetronewsTV.
Didalam surat yang ditujukan kepada Pj. Bupati Aceh Tenggara, pada intinya DPP-GAIPKAINDO menyampaikan kepada Pj Bupati, bahwa ULP Kabupaten Aceh Tenggara, tidak mengindahkan arahan Pj Bupati sebagaimana yang telah dituangkan didalam Pakta Intergritas yang ditanda tangani oleh seluruh personil ULP pada tanggal 28 Februari 2023 yang lalu. Hal itu karena semua pemenang dalam tender paket Rehab Rekons ini adalah perusahaan dengan penawaran tertinggi.
Irwansyah Putra, Ketua LSM-KOREK sangat menyesalkan sikap apatis yang ditunjukkan oleh oknum-oknum di UKPBJ Aceh Tenggara terhadap arahan Pj. Bupati Aceh Tenggara tersebut.
"Saya dari awal sudah menduga arahan Pj Bupati itu tidak jalan. Karena saya di akhir tahun yang lalu sudah mendengar dari berbagai kalangan, bahwa semua paket proyek Tahun 2023 itu sudah diatur. Pada awalnya, bos besarnya itu adalah sebut saja tuan Mr, X . Lalu karena gerakan tuan Mr.X tercium oleh Pj Bupati. Hal itu dikarenakan Pj Bupati beberapa kali menyindir yang bersangkutan didalam rapat. Makanya sekarang bos besarnya sudah berpindah pada tuan Mr. Y. Anehnya, ketika berpindah pada tuan Mr. Y. biaya lobi malah naik menjadi 16%, dari sebelumnya sebesar 13% ketika dikelola oleh tuan Mr.x Nah, yang olah semua itu saya menduga oknum Ketua ULP. dan Saya juga menduga, Ketua ULP memanfaatkan situasi, karena sosok Pj. Bupati sendiri yang menurut saya masih agak polos dan kurang paham terkait permainan oknum tuan-tuan tersebut. Saya ini lama di Banda Aceh, dan dari teman2 saya sedikit banyak tahu terkait sosok pak Pj kita itu. Makanya dalam beberapa waktu yang lalu, dimedsos saya selalu menyuarakan agar Kepala ULP diganti".
Lebih lanjut Irwansyah menyebutkan, bahwa permainan itu kalau terus dibiarkan, maka mau tidak mau yang akan membawa efek negatif kepada Pj Bupati sendiri. Apalagi saat ini, peserta tender yang merasa dirugikan semuanya sudah menyampaikan pengaduan kepada Pj Bupati dan juga kepada Inspektorat Kabupaten, namun belum ada tindak lanjut.
"Saya mendengar, semua kontraktor yang dirugikan sudah mengadu kepada Inspektorat, tapi tidak ada tindak lanjut. Jadi seharusnya, jika memang pak Pj tidak ada terlibat dalam urusan permainan tender, beliau harus menyelesaikan keanehan ini. Bupati itu memang tidak boleh intervensi ULP untuk memenangkan perusahaan tertentu.
Tapi itu hanya berlaku sampai pengumuman pemenang. Nah, sekarang kan pemenangnya sudah diumumkan, dan ternyata banyak yg protes, berarti ada yang aneh. Jadi seharusnya pak Pj turun tangan. Panggil Inspektorat, panggil ULP/Panitia tender, panggil Kepala BPBD dan hadirkan ahli yang independen untuk membahas apakah keputusan yang dibuat oleh ULP/Panitia tender itu sudah benar. Atau jangan2 Inspektorat sendiri malah sudah masuk angin, itu juga harus diwaspadai oleh pak Pj Bupati.
Makanya dalam hal ini perlu pihak yang indenpenden, karena saya sendiri yang tidak ahli juga merasa aneh. Lihat saja nilai penawaran pemenang, semuanya mirip-mirip walaupun tidak sama. Tercium sekali sebenarnya tender ini sudah diatur. Saya sendiri sebenarnya tahu siapa pemilik paket itu disetiap titik, tapi tidak etis saya buka ke publik. Nah, jika Pj Bupati diam nanti malah beliau yang dituduh bermain, atau setidak2nya beliau dituduh melindungi oknum2 yang bermain. Kalau menurut saya, lebih bagus tender itu digagalkan saja dulu, lalu lakukan tender ulang", demikian dituturkan Irwansyah kepada awak media Metronews TV.
Selanjutnya berdasarkan amatan media ini pada website LPSE Aceh Tenggara, nama-nama perusahaan yang menjadi pemenang pada paket-paket tersebut sama persis seperti nama-nama perusahaan yang tercantum dalam Surat DPD-GAIPKAINDO Aceh Tenggara tersebut, kecuali minus atas nama CV Jaya Mas. Kemungkinan CV. Jaya Mas direncanakan menjadi Pemenang pada paket Rekonstruksi Tebing Sungai Lawe Kisam Desa Kandang Mbelang, yang mana pada tender tahap pertama paket tersebut dinyatakan gagal tender oleh ULP Kabupaten Aceh Tenggara.
Penulis : SUTRA EFENDI
Editor : Admin
