KAUR, - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI) mengadakan acara SPM Awards 2023, diselenggarakan di Jakarta, Selasa, (21/03/ 2023).
Pelaksanaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah Baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota terhadap kinerja yang telah bekerja keras dalam menerapkan Standar pelayanan Minimal secara optimal dan menyeluruh diwilayah daerah masing-masing.
Bupati kaur H.Lismidianto,SH., MH diwakili langsung oleh Sekretaris daerah Kabupaten Kaur Dr. Drs. Ersan Syahfiri, MM. RT.
Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Komitmen Kepala Daerah dalam menjalankan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan mendorong penerapan SPM di daerah, yang dilaksanakan secara optimasi.
Dan juga untuk melakukan pembinaan umum dan teknis penerapan SPM di daerah, serta meningkatkan koordinasi Tim penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Acara ini dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri dalam Negeri Republik Indonesia John Wempi Wetipo, S.H., M.H, didampingi oleh Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Ir. Restuardy Daud, dan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi, Madya dan Pratama Kementerian Lembaga, serta para Pemimpin Daerah diseluruh Indonesia baik secara langsung maupun secara virtual.
Berbicara mengenai SPM Awards 2023, itu artinya kita membahas mengenai daerah-daerah yang masuk menjadi nominasi yang akan dijadikan sebagai pemenang, dimana daerah-daerah tersebut yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan pada enam urusan wajib pelayanan dasar SPM yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan juga aspek sosial.
Berikut Indikator beserta tolak ukur yang menjadi dasar penilaian SPM tahun anggaran 2022 ini adalah indeks pencapaian SPM, komitmen anggaran, penerapan SPM, Pelaksanaan tahapan penerapan SPM, pembentukan dan kektifan Tim penerapan SPM danjuga kualitas serta ketaatan terhadap pelaporan SPM secara triwulan pada aplikasi pelaporan SPM berbasis E-Web.
Direktur jenderal Bina Pembangunan daerah Ir. Restuardy, M.Sc melaporkan bahwa pemerintah diamanatkan untuk memberikan layanan secara minimal kepada seluruh warga negara yang berhak dan memastikan bahwa SPM adalah urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara dan menjadi prioritas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Serta menjadi prioritas dalam belanja daerah. SPM diprioritaskan penganggarannya yang dilakukan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai urusan wajib pelayanan dasar yang tercantum dalam SPM. Beliau juga melaporkan dalam kenyataannya masih terdapat beberapa daerah yang belum sepenuhnya menerapkan SPM dalam memberikan pelayanan secara minimal kepada setiap negara yang berhak terhadap urusan wajib pelayanan dasar.
Selanjutnya, dalam sambutannya Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia John Wempi Wetipo, S.H., M.H mengatakan bahwa Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah dan belanja daerah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pencapaian SPM. Pelaksanaan urusan wajib Pelayanan dasar yang dilaksanakan dengan SPM diharapkan, akan menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat serta dapat menjamin akses untuk mendapatkan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, ujar John Wempi Wetipo, S.H., M.H.
Penulis : Ilpitar
Editor : Admin
