KABUPATEN GORONTALO, - Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna penyampaian dan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gorontalo tahun 2022.
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, Syam T Ase, didampingi Wakil Ketua I, Irwan Dai dan Wakil Ketua II, Roman Nasaru.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo hadir tanpa didampingi Wakil Bupati Hendra Hemeto.
“LKPJ pemerintah adalah tanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat,” kata Syam dalam paripurna, Rabu (29/3/2023).
Syam mengatakan, pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2020 didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.
Aturan tersebut mengamanatkan bahwa kepala daerah harus menyampaikan LKPJ ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna, paling lambat dilakukan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Satu hal yang perlu dipahami bersama, bahwa dokumen LKPJ yang disampaikan tidak hanya sekedar huruf dan angka yang tertulis diatas kertas, melainkan cerminan dari seluruh hasil daya dan upaya dalam menjalankan pemerintahan,” tutur Syam.
Ia mengungkapkan, kewajiban konstitusional berupa pengajuan LKPJ laporan Bupati Gorontalo telah disampaikan sebelumnya sebagaimana surat Bupati Gorontalo perihal pengantar LKPJ tahun 2022 yang disampaikan tepat waktu sesuai amanat perundang-undangan.
“Mewakili seluruh anggota DPRD, saya berharap program pemerintah daerah tahun 2023 mengalami peningkatan dan capaian serta progres yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” harap Syam. (Humas/Yuda)
