Tulang Bawang,– Berdasarkan pemberitaan dari salah satu media, (Anggota PPWI Tuba) Persatuan Pewarta Warga Indonesia bapak Andre Yadi Beserta Forum Komunikasi Pemuda Tulang Bawang (FKPTB) bapak.Apriyadi CaroMalella.
Tim Mendatangi Kantor salah satu Lurah yang ada di kecamatan Menggala dan bertemu langsung dengan bapak lurah, mohon izin bapak Lurah kami dari (PPWI TUBA dan (FKPTB ) maksud dan Tujuan kami untuk konfirmasi terkait pemberitaan media dalam hal 4 lurah yang diduga menghambat pemilihan pemilu tahun 2024, apakah pemberitaan itu benar pak lurah.tutur Apriyadi Kamis 16-Feb-2023
Inilah sanggahan salah satu dari keempat Lurah yang di beritakan oleh salah satu media yang ada di tulang bawang.
Enow Tian now seharos'now mestei notok aluran'now Jak kelurahan ngejok namow jemow tegou anggota dan sekretariat PPS ontok mengosolken adok PPK dan KPU lain gujuk gujuk ejow pak namow-namow ketegow jemow, tolong guai Ken pai SK ontok Tian ejow.Ucap bapak lurah dalam bahasa Lampung'nya (terjemahan'nya),,,
Itu mereka seharusnya ikut aturan, Semestinya dari kelurahan memberi calon nama Tiga orang untuk Anggota sekreteriat PPS untuk di usulkan ke PPK-PPK baru mengusulkan ke KPU dari KPU setelah ada keputusan dari KPU, baru anggota PPK ke kelurahan baru minta buat kan SK, itulah kalau mau ikut dasar peraturan.
Lanjut'nya: bukan nya datang-datang langsung memberikan 3-4 lembaran lembaran buku, dan meminta ketiga orang yang sudah di beri tanda merah untuk dibuatkan SK untuk ketiga orang tersebut, diduga bahwa ketiga orang tersebut bukan berasal dari kampung ini Ya gak bisa gitu donk kita kan harus ikut prosedur.Tegas bapak Lurah
Imbuh bapak Lurah: mereka enggak bisa semau-maunya dan mereka harus konfirmasi dulu dengan kami bukan'nya tiba-tiba sudah memberitakan empat lurah menghambat pemilihan pemilu tahun 2024, apa yang kami hambat'kan dan kami juga tidak bisa semau dan seenaknya memberikan SK itu, apabila tidak ikut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.kata'nya
dalam hal peraturan perundang-undangan Pasal 69,
(1) Sekretariat PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari
Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil
Negara
yang bekerja di lingkungan kantor
kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
(2) Sarana dan prasarana kesekretariatan PPS merupakan
bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan/desa
atau yang disebut dengan nama lain.
Ketua (FKPTB) bapak Apriyadi
Ketua (PPWI) bapak Andreyadi
punya kode etik jurnalistik dan undang-undang pers.kata Andre PPWI
Sangatlah menyayangkan atas perbuatan oknum media yang memberitakan 4 lurah yang diduga menghambat'kan tahapan pemilihan pemilu tahun 2024,
tanpa ada konfirmasi kita sebagai jurnalis untuk membuat suatu berita seharus'nya mempunyai narasumber dan konfirmasi dengan Lurah Baru menaikan beritakan bukan semau'nya menaikan berita, karena kita punya kode etik jurnalistik.tegas Andre
Lanjut'nya: Pada dasarnya, Wartawan Indonesia harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
Hak jawab dan hak koreksi merupakan suatu langkah yang dapat diambil oleh pembaca karya Pers Nasional apabila terjadi kekeliruan pemberitaan, utamanya yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Bila hak jawab ini tidak dilayani oleh pers, maka perusahaan pers dapat dipidana.
dugaan pelanggaran administratif Perekrutan calon PPK,
Sidang tersebut mengacu pada registrasi Nomor : 01/PP.000.1/SU-04/01/2023 atas dasar menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/I/2023 yang
Penulis: Andre Wara Wiri
Editor : Filsuf T
