Jakarta, - Sekelompok Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pelajar Mahasiswa Selamatkan Pendidikan menggelar aksi unjuk rasa di Kementerian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kantor KPK pada Senin (12/12/2022).
Puluhan massa tersebut menyampaikan kritik sebagai fungsinya sosial of control terhadap jalannya proses demokrasi. Terlebih, mereka menyoroti dugaan tindakan melawan hukum yang terjadi di insitusi pendidikan tersebut.
Sebagaimana diketahui, melansir dari pemberitaan media nasioal (daring) bahwa Nadiem Makariem selaku Mendikbud Ristek telah berbohong di forum PBB bertajuk Transforming Education Summit di New York pada bulan November 2022 lalu. Pendiri Gojek ini dianggap mencederai, melukai dan tidak mempercayai kualitas maupun kapabilitas para ASN yang sudah bekerja lama di Kemendikbud Ristek, namun justru ia menyewa (membayar) vendor dari luar Kemendikbud Ristek.
“Sama saja Nadiem Makarim ini tidak mempercayai anggota nya (para ASN / Pekerja Kemendikbud Ristek). Bagaimana mungkin seorang pemimpin dalam struktur tidak bisa saling sinergis. 400 orang ini banyak, terlepas hanya kontrak atau tidak tetap saja anggaran negara lebih banyak dikeluarkan untuk membayar jasa 400 anggota shadow tim tersebut. “ terang Musa selaku Koordinator Lapangan pada (Senin, 12/12)
Lebih lanjut, Mahasiswa Magister Hukum ini juga menyatakan bahwa aksi nya kali ini bukan aksi pertama dan terakhir, melainkan akan dilanjutkan dengan agenda penyampian pendapat di muka umum dengan skala yang lebih besar dan melakukan kajian yang lebih masif dengan lintas kampus atau universitas lain di Jabodetabek.
“Persoalan 400 anggota bayangan yang di pakai Nadiem ini sebelumnya juga belum pernah di sampaikan kepada DPR sebagai mitra pemerintahan, justru secara tiba-tiba muncul. Maka kami meminta untuk diusut, jika untuk membayar 55 orang jasa di Kementerian Pendidikan senilai Rp. 27, 3 M, lalu bagaimana dengan 400 tim bayangin ini?” Sesal Musa mempertanyakan
Dalam kesempatan yang sama, salah satu koordinator lainnya menambahkan bahwa aksi demonstrasi damai tersebut, bukan hanya mengkritisi langkah dan kebijakan Nadiem Makarim dalam yang diduga mencederai proses demokrasi. Namun juga, kelompok yang tergabung dalam Gerakan Pelajar Mahasiswa Selamatkan Pendidikan ini meminta transpransi mengenai program Beasiswa Unggulan yang diberikan oleh Kemendikbud Ristek bagi Perguruan Tinggi. Ia menduga ada oknum, bahkan mafia yang dengan kekuasaannya melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok.
“Kami meminta para penegak hukum, khususnya KPK dan Polri bersinergi, saling koordinasi dengan PPATK juga. Kami mendapat temuan bahwa (program) Beasiswa Unggulan ini diduga ada oknum yang bermain, kami mendesak segera di telusuri dan diusut hingga tuntas” Papar Ilham Pangumbara
Lebih lanjut dikatakan, penanggung jawab Program Beasiswa Unggulan berada dalam kepemimpinan Abdul Kahar sebagai Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik). Maka, sudah semestinya yang bersangkutan juga harus di periksa dan bertanggung jawab jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kekuasaan.
“Bisa dipahami, rusaknya sistem birokrasi dan demokrasi kita ini. Jika dunia pendidikan saja, sebagai garda terdepan yang kami anggap suci karena ada sistem pelajaran etika, moral bahkan agama. Tapi ternyata diduga sarang mafia, bekerja sama untuk memotong anggaran beasiswa bagi para penerima. Saya meminta kepada Komjen Firli Bahuri (Ketua KPK) dan Komjen Agus Andrianto berkenan mengusut dugaan dan temuan kami. Yakni persoalan 400 anggota bayangan, kedua dugaan pemotongan anggaran beasiswa unggulan yang tidak transparan (akuntabel) dalam penyalurannya.” Pungkasnya
Untuk diketahui, poin-poin tuntutan yang mereka sampaikan di hadapan Kemendikbud Ristek dan KPK adalah sebagai berikut :
1. Meminta Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Nadiem Makarim yang diduga menggunakan 400 anggota tim bayangan (tim shadow organization) dalam melaksanakan tupoksi nya sebagai Mendikbud Ristek. Orang nomor 1 di dunia pendidikan ini justru berbohong di forum PBB (forum dunia), ia menunjukan kegagalan pemimpin dalam menahkodai Mendikbud Ristek sebagai institusi yang solid dan kompeten. Ia justru menggunakan vendor lain dari pada para ASN Mendikbud Ristek.
2. Mendesak Nadiem Makarim untuk mencopot Abdul Kahar dari jabatan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) karena diduga kuat mengatur proses recruitmen Beasiswa Unggulan secara tidak professional dan tidak transparan (akuntabel), diduga aliran dana Beasiswa Unggulan tersebut mengalami potongan saat diterima oleh Mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan.
3. Mendukung BPK RI untuk menginvestigasi dan mengaudit hingga tuntas mengenai anggaran Kemendikbud Ristek yang dialokasikan sebagai salary kepada 400 anggota tim bayangan Mendikbud Ristek tersebut. Terlebih mengenai, aliran dana Beasiswa Unggulan yang harusnya menjadi program positif dalam dunia akademis namun disinyalir dijadikan lahan ‘bancakan’ para oknum di Mendikbud Ristek.
4. Mendorong KPK, Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung saling koordinasi dan bersinergi dalam mengungkap dugaan kasus di Kemendikbud Ristek.
“Sebelum mengakhiri giat unjuk rasa pada siang hari ini, kami meminta kepada para penegak hukum terkait untuk segera menindaklanjuti dugaan kasus ini hingga tuntas, kami akan kembali pada hari Jumat (16/12) guna kembali menanyakan progress dan langkah-langkah hukum yang telah dilakukan” tutup Musa
