Banyuasin,– Turun langsung kelapangan, Wakil Bupati bersama anggota DPRD Kab. Banyuasin meninjau lokasi jalan yang tekena dampak proyek Tol Kapal Betung.
Turut pula, Ka. PUPR, Ka. Dishub, Ka. Bappeda-Litbang, Ka. Satpolpp-Damkar, Ka. Disperkimtan, Kabag Adpem dan Camat Sembawa.
Anggota DPRD fraksi PAN Kab. Banyuasin, Sriyatun, SP mengungkapkan bahwa kegiatan hari ini telah diagendakan bersama pihak pemkab Banyuasin untuk turun langsung meninjau lokasi akses jalan tol yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat desa Pulau harapan. Karena menurut keterangan masyarakat, jalan yang selama ini digunakan sebagai akses dalam melakukan kegiatan berkebun dan mengambil hasilnya kini tertutup akibat pembangunan proyek tol kapal betung.
"Jadi masyarakat ini sekarang kesulitan, karena akses yang biasa mereka lewati terkena pembangunan tol. Masyarakat hanya menginginkan dari pihak waskita ini, membuatkan akses jalan yang baru dan tidak jauh dari jalur yang biasa mereka lalui, karena jika masyarakat harus menggunakan jalan yang lain itu jaraknya kejauhan dan waktu tempuh yang dibutuhkan menjadi lebih lama," jelas Sri, Jumat (30/12/2022).
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Sri menuturkan telah menjadwalkan pemanggilan pihak Waskita Sriwijaya dalam rapat penyelesaian akses jalan Sangaji bersama pemerintah kabupaten dan komisi II DPRD Banyuasin. Adanya pembangunan Tol Kapal Betung, dianggap Sri sangat positif bagi menunjang kemajuan daerah, namun dalam pengerjaannya tetap harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
"Kita sudah jadwalkan di hari senin nanti, management waskita kita panggil ke pemkab Banyuasin guna menyelesaikan persoalan ini. Kita mendukung sekali proyek jalan tol ini, tapi setidaknya jangan sampai menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat sekitar tol," tegasnya.
Sementara, Kades Pulau Harapan, Kailani, SH mengatakan bahwa sebanyak dua kali pemkab dan DPRD Banyuasin telah melakukan kunjungan guna meninjau akses jalan tersebut. Diketahui, akses jalan menuju kebun telah tertutup oleh badan tol, sehingga membuat masyarakat kesusahan.
"Kami sudah beberapa kali mengajukan proposal untuk dibuatkan overpass, namun hingga kini realisasinya belum ada. Kami juga mengajukan permintaan alternatif, jika Waskita tidak bisa membangun overpass, kami mohon agar dibuatkan jalan pinggir agar masyarakat dapat mengeluarkan hasil produksinya," keluh Kailani.
Melalui humas Pt. Waskita Karya seksi III, Sadam Husein menanggapi peninjauan dari pemkab dan DPRD Kab. Banyuasin secara positif. Dengan singkat dia menjelaskan bahwa tanggung jawab yang membidangi masalah lahan dan pembebasannya sepenuhnya adalah wewenang Pt. Waskita Sriwijaya Tol.
"Pak Wabup meminta untuk dibuatkan akses jalan bagi masyarakat Pulau Harapan menuju kebun mereka, tapi karena Pt. Waskita Karya ini hanya sebagai pelaksana, jadi kita tidak bisa membuat suatu kebijakan ataupun keputusan. Karena yang punya wewenang itu Pt. Waskita Sriwijaya Tol," ujar Sadam.
"Tadi dilokasi sudah saya telpon langsung pihak Waskita Sriwijaya, sudah saya suruh hadir hari senin nanti ke pemkab untuk rapat masalah jalan. Saya harap rapat nanti ada hasil yang positif, biar persoalannya cepat selesai," pungkas Pak De Selamet, saat ditanya disela-sela acara safari jumat dusun Pusri, desa Pulau Harapan.
Penulis : Alam
Editor : Admin/Filsuf T
